Kabar mengejutkan datang dari Kota Bekasi, di mana pemerintah daerah secara tegas mengeluarkan larangan operasional bagi proyek mata uang kripto kontroversial, Worldcoin. Keputusan ini diambil menyusul berbagai kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, potensi penyalahgunaan teknologi pemindaian iris mata (orb), dan ketidakjelasan legalitas operasional Worldcoin di wilayah tersebut. Dengan demikian, Worldcoin resmi dilarang beroperasi di seluruh penjuru Kota Bekasi.
Larangan Worldcoin di Bekasi ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keresahan masyarakat dan rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk ahli keamanan siber dan perlindungan data. Penggunaan perangkat orb untuk memindai iris mata sebagai validasi identitas pengguna dinilai berisiko tinggi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik yang sangat sensitif. Pemerintah Kota Bekasi tidak ingin mengambil risiko yang dapat merugikan warganya di masa depan.
Keputusan larangan Worldcoin ini juga didasari oleh belum adanya izin operasional yang jelas dari otoritas yang berwenang untuk kegiatan pengumpulan data biometrik skala besar seperti yang dilakukan Worldcoin. Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan dan privasi data warganya tidak akan ditoleransi. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif Worldcoin.
Dengan adanya pelarangan Worldcoin ini, seluruh aktivitas promosi, pendaftaran pengguna, dan pemindaian iris mata oleh Worldcoin di wilayah Kota Bekasi harus dihentikan secara permanen. Pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Bagi masyarakat yang telah terdaftar atau memiliki token Worldcoin, pemerintah mengimbau untuk berhati-hati dan mencari informasi lebih lanjut mengenai implikasi dari larangan operasional ini.
Keputusan Worldcoin resmi dilarang beroperasi di Bekasi ini menjadi preseden penting bagi daerah lain di Indonesia yang mungkin mempertimbangkan atau telah menjadi lokasi operasional Worldcoin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi data pribadi warganya dan mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap berisiko. Langkah Bekasi ini patut diapresiasi sebagai upaya konkret dalam menjaga keamanan dan privasi data masyarakat di era digital.